Senin, 29 April 2013

Sikap Bupati Yahukimo terhadap UN VS Kepala dinas P dan P melaksanakan UN



Bupati Yahukimo dalam beberapa media local Papua menyatakan menolak tegas untuk Ujian Nasional tidak dilaskanakan diwilayahnya, namun hal ini ternyata tidak dihiraukan oleh Kepadala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yahukimo.

Hal ini secara terpisah kita lihat bahwa ada kemungkinan Bupati tidak tahu soal pendidikan di Yahukimo, kemudian Buapti Sendiri mungkin tidak berada di Yahukimo, atau Bupati merangkap jabatan Kepala dinas (alias kadinas sebuah boneka).

Bupati Yahukimo  Ones Pahabol, memang mengeluarkan pernyataan diluar pengetahuan  Dinas Pendidikan dan pengajaran, sebenarnya sebuah SKPD dibentuk untuk memperlancar tugas bupati, namun hal ini terlihat berjalan tidak bersamaan.

Bupati tidak mau melaksanakan UN tetapi buktinya di Yahukimo Kepala dinas Pendidikan melaksanakan dengan baik dan berjalan, banyak sekolah yang tidak mengalami kesulitan, hal ini terlihat dari beberapa Kepala sekolah dan pengawan bisa pulang hasil UN dengan Baik di Dekai Sumohai Ibu kota Kabupaten Yahukimo.

Itu berarti bupatilah yang ingin menghambat pendidikan di Yahukimo, atau karena rencana pemindahan sekolah di Pusat ibu kota tidak tercapai sehingga melakukan pemabatalan, saying sekali pernyataan tersebut, jadi kita jangan sembarang ngomong, lebih baik evaluasi lebih dahulu, mengatahui sejauh mana perkembangan sekolah barulah membatalkan UN, tetapi bila tidak jangan membat
alkan.
Rabu, 24 April 2013

Pendekatan untuk menarik simpatik rakyat menjelang pemilu 2014





Menjelang pemilu 2014, dan pada saat pencaleg-an para penguasa, politikus, mullai melakukan berbagai kegiatan, terutama rapat dengar pendapat dengan masyarakat terutama desa untuk mendengar langsung siapa kader di distrik yang kuat. 

Dalam kaitan dengan pemilu setiap kades diultimatum untuk yang melawan akan digantikan, hal yang tidak masuk akalpun mulai dikembangkan untuk menakuti, bahkan kabupaten pemekaranpun menjadi isu utama dalam pertemuan. Pertemuan yang tanpa agenda jelas tersebut menjadi ajang Politik, hal ini menjadi bahan diskusi yang tidak hentinya oleh para kepala kampong, kepala kampong berbondong bawa caleg menuju ke partai yang dianggap partai milik penguasa.

Saying semua harapan mulai sia-sia sebab jumlah kursi perdapil bila enam atau tujuh ada ketentuan dan hal ini tidak di sadari oleh setiap kader, pada tanggal 22 menjadi hari terakhir pendaftaran caleg ke KPU dan hal ini  membuat gelisah bagi para pimpinan parpol, dan juga partai yang merasa mendapat dukungan menjadi kewalahan.

Jadi mereka akan dikemanakan, pasti mereka cari partai lain tetapi orang sudah tentukan waktu pendaftaran dan perbaikan, intern partai sendiri sudah ada waktu pendaftaran dan itu menjadi ketentuan, kini setiap orang konflik di setiap rumah tangga partai.

Mari kita lihat proses selanjutnya kedepan>>>>? Tetapi juga kita pantau trus politik kedepan sampai tanggal 9 April 2014 , apakah kursih lebih besar ke yang berkuasa atau bagi rata ke 12 parpol…….